Kamis, 28 Juli 2011
Kebebasan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebebasan pers merupakan sarana masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan esensial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam mewujudkan kebebasan pers tersebut, jurnalis Indonesia juga sadar akan kepentingan nasional, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma agama.

Pers dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikendalikan oleh publik.

Untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia membutuhkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Jurnalis Indonesia adalah jurnalis yang mandiri, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran

  • Independen berarti melaporkan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
  • Akurat berarti diyakini benar sesuai dengan keadaan objektif saat peristiwa itu terjadi.
  • Seimbang artinya semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama.
  • Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat dan semata-mata untuk merugikan pihak lain.


Pasal 2

Wartawan Indonesia menggunakan metode profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Penafsiran


Metode profesional adalah:

  • menunjukkan identitas diri kepada sumbernya;
  • menghormati hak privasi;
  • tidak menyuap;
  • menghasilkan berita faktual dan sumber yang jelas;
  • rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, disertai informasi tentang sumbernya dan ditampilkan secara seimbang;
  • menghargai pengalaman traumatis sumber daya dalam menampilkan gambar, foto, suara;
  • tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan jurnalis lain sebagai karya sendiri;
  • penggunaan sarana tertentu dapat dipertimbangkan untuk meliput berita investigasi untuk kepentingan umum.


Pasal 3
Jurnalis Indonesia selalu menguji informasi, melaporkan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan praduga tidak bersalah.
Penafsiran

  • Menguji informasi berarti memeriksa dan mengecek kembali keakuratan informasi.
  • Balanced adalah memberikan ruang atau waktu pelaporan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  • Opinion Judge adalah opini pribadi seorang jurnalis. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu opini yang berupa interpretasi fakta oleh jurnalis.
  • Asas praduga tak bersalah adalah asas tidak menilai seseorang.


Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita palsu, fitnah, sadis dan cabul.
Penafsiran

  • Berbohong berarti sesuatu yang sebelumnya diketahui jurnalis tidak sesuai dengan fakta.
  • Fitnah adalah tuduhan tidak berdasar yang dibuat dengan sengaja dengan niat buruk.
  • Sadis artinya kejam dan tak kenal lelah.
  • Cabul berarti penggambaran perilaku erotis dengan foto, gambar, suara, grafik atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu seksual.
  • Dalam menyiarkan gambar dan suara dari arsip, wartawan memasukkan waktu pengambilan gambar dan suara.


Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan tersebut.
Penafsiran

  • Identitas adalah segala data dan informasi mengenai seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacaknya.
  • Anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun dan belum menikah.


Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap.
Penafsiran

  • Penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang memanfaatkan informasi yang diperoleh secara pribadi selama bertugas sebelum informasi tersebut diketahui publik.
  • Suap adalah hadiah berupa uang, barang atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia berhak menolak untuk melindungi narasumber yang tidak mau mengetahui identitas atau keberadaannya, menghormati ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.
Penafsiran

  • Hak menolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan suatu sumber demi keselamatan sumber dan keluarganya.

  • Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber.

  • Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari sumber yang disiarkan atau dilaporkan tanpa menyebutkan sumbernya.

  • Tidak direkam adalah informasi atau data apa pun dari sumber yang tidak dapat disiarkan atau dilaporkan.


Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat mental. atau cacat fisik.
Penafsiran

  • Prasangka adalah asumsi yang tidak menguntungkan tentang sesuatu sebelum mengetahuinya dengan jelas.
  • Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.


Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan umum.
Penafsiran

  • Menghormati hak sumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
  • Kehidupan pribadi adalah segala aspek kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang berkaitan dengan kepentingan umum.


Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan mengoreksi berita palsu dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan / atau pemirsa.
Penafsiran

  • Segera berarti mengambil tindakan secepat mungkin, baik karena teguran dari luar maupun bukan.
  • Permintaan maaf itu disampaikan bila kesalahan terkait dengan substansi utama.


Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran

  • Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas laporan berupa fakta-fakta yang merugikan nama baiknya.
  • Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi kesalahan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain.
  • Proporsional artinya setara dengan rubrik berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi jurnalis dan / atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6 / Peraturan-DP / V / 2008 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers Nomor 03 / SK-DP / III / 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers)