1.Pedoman Cakupan Media Cyber

Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

2. Cakupan

  • Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan internet dan menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  • Konten Buatan Pengguna adalah setiap konten yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, termasuk artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang dilampirkan pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lainnya.


3. Verifikasi dan keseimbangan berita

  • Prinsipnya setiap berita harus diverifikasi.
  • Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keseimbangan.
  • Ketentuan pada butir (a) di atas dikesampingkan, dengan ketentuan:

Berita memang mengandung kepentingan publik yang mendesak;

  • Sumber berita pertama adalah sumber yang teridentifikasi dengan jelas, kredibel dan kompeten;
  • Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui dan / atau tidak dapat diwawancarai;
  • Media menjelaskan kepada pembaca bahwa pemberitaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Penjelasan harus dimasukkan di akhir cerita yang sama, dalam tanda kurung dan cetak miring.
  • Setelah memuat berita sesuai butir (c), media wajib melanjutkan upaya verifikasi, dan setelah diperoleh verifikasi, hasil verifikasi tersebut dimasukkan ke dalam berita terkini (update) dengan link berita yang belum diverifikasi. .


3.Konten Buatan Pengguna

  • Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Konten Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditempatkan secara jelas dan jelas.
  • Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk mendaftar keanggotaan dan login terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Konten Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  • Dalam pendaftaran tersebut, media siber mewajibkan pengguna untuk memberikan persetujuan tertulis bahwa Konten Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
  • Tidak mengandung kebohongan, fitnah, sadis dan cabul;
  • Tidak mengandung konten yang mengandung prasangka dan kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan kekerasan;
  • Tidak memuat konten diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat mental, atau cacat fisik.
  • Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  • Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Konten Buatan Pengguna yang dianggap melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme semacam itu harus disediakan di tempat yang mudah diakses oleh pengguna.
  • Media siber wajib mengedit, menghapus, dan melakukan tindakan korektif atas setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional paling lambat 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. diterima.
  • Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas permasalahan yang timbul akibat memuat konten yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  • Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan jika tidak dilakukan tindakan perbaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir (f).


4.Koreksi, Koreksi, dan Hak Jawab

  • Kesalahan, koreksi, dan hak jawab mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  • Kesalahan, koreksi dan / atau hak jawab harus dikaitkan dengan berita yang dikoreksi, dikoreksi atau diberi hak jawab.
  • Dalam setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan koreksi, koreksi, dan / atau hak jawab tersebut.
  • Jika berita media siber tertentu disebarluaskan oleh media siber lain, maka:
  • Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber atau media siber yang berada di bawah kewenangan teknisnya;
  • Koreksi berita yang dilakukan oleh media siber juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi;
  • Media yang menyebarkan berita dari suatu media siber dan tidak melakukan koreksi berita menurut pemilik media siber dan / atau pembuat berita, bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksi tersebut.
  • Sesuai UU Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).


5.Pencabutan Berita


Berita yang telah dimuat tidak dapat dicabut dengan alasan penyensoran dari luar tim redaksi, kecuali terkait isu ras dan moral, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau pertimbangan khusus lain yang ditentukan Dewan Pers.
Media siber lain wajib mengikuti pencabutan petikan berita dari media asli yang telah dicabut.
Pencabutan berita harus disertai dengan alasan penarikannya dan diumumkan kepada publik.

6.Iklan

  • Media siber harus secara jelas membedakan antara berita dan produk iklan.
  • Setiap berita / artikel / konten yang merupakan iklan dan / atau konten berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “iklan”, “bersponsor”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita / artikel / konten tersebut adalah iklan .

7.Hak cipta


Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan secara jelas dan jelas Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di dalam media.

9.Perselisihan

Penilaian akhir sengketa penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber diselesaikan Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
https://dewanpers.or.id/