Thailand Umumkan Dekrit Darurat, Para Pemimpin Demo Ditangkap

Pemerintah Thailand menerbitkan dekrit darurat untuk mencegah kegiatan yang membahayakan keamanan nasional. Pihak berwenang juga telah menangkap para pemimpin aksi protes anti-pemerintah.
Dilansir The Guardian, Kamis (15/10/2020) pemerintah Thailand kini melarang pertemuan lima orang atau lebih dan publikasi berita atau pesan online yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Pihak berwenang pun menangkap para pemimpin protes anti-pemerintah, Arnon Nampa dan Panupong Jadnok pada Kamis (15/10) pagi, kata kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.

Polisi tidak segera berkomentar. Sementara itu, Associated Press melaporkan bahwa Parit “Penguin” Chiwarak, pemimpin protes lainnya, termasuk di antara 20 orang yang ditahan oleh polisi.

“Pihak berwenang menangkap Arnon dan Panupong pada jam 5 pagi,” kata kelompok hak asasi itu, menambahkan bahwa Arnon ditangkap terkait pidatonya di kota Chiang Mai.

Dikatakan bahwa alasan penangkapan Panupong tidak jelas. Kemudian pada hari Kamis (15/10), pemimpin mahasiswa Panusaya Sithijirawattanakul terlihat dibawa pergi oleh polisi dengan kursi roda saat dia memberi hormat tiga jari kepada para juru kampanye pro-demokrasi.

Protes di Thailand telah meningkat selama tiga bulan terakhir dan para pengunjuk rasa mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menuntut pengunduran dirinya pada Rabu (14/10) malam. Pemerintah mengatakan pihaknya juga bertindak setelah demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.

“Sangatlah penting untuk memperkenalkan tindakan mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban,” demikian televisi pemerintah mengumumkan.

Sebelumnya, puluhan ribu pengunjuk rasa berbaris di Bangkok pada hari Rabu (14/10). Para pengunjuk rasa yang menempati ruang di luar kantor Prayuth di Bangkok telah dibubarkan oleh polisi pada Kamis (13/10) pagi, kata seorang saksi mata Reuters.

Gerakan protes ini bertujuan untuk menggulingkan Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 silam.