Kedatangan Anies Baswedan di Solo Diwarnai Aksi Penolakan Warga dari MKS, Lukman Hakim: Biarkan Saja

TEMPO.CO, Karanganyar – Kedatangan calon presiden Partai NasDem, Anies Baswedan, di acara resepsi pernikahan putri pertama dosen di FEB Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim Hasan di Solo, Ahad 25 Desember 2022, sempat diwarnai aksi penolakan dari warga yang menamakan diri Masyarakat Kota Solo atau MKS. Warga dari MKS tersebut menganggap kedatangan Anies dalam acara itu merupakan sebuah kampanye terselubung. 

Aksi penolakan terhadap Anies itu dilakukan belasan anggota MKS di sekitar Resto Ayam-Ayam, Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Resto itu merupakan salah satu tempat digelarnya acara syukuran pernikahan putri pertama Lukman Hakim.

Mereka membentangkan sejumlah kertas karton dengan berbagai tulisan tentang penolakan terhadap Anies.

“Tolak Kampanye Terselubung Anies Baswedan.” “Wong Solo Tolak Anies Baswedan”. “Anies Baswedan, Bapak Politik Identitas, Tolak,” begitu tulisan sejumlah poster yang mereka bentangkan.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Krisna menganggap sosok Anies memberikan contoh buruk demokrasi.

“Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik,” ucap dia dalam orasinya.

Menurutnya, Anies harusnya mendapat ‘kartu merah’ karena telah mencuri start. Sehingga, membuat iklim demokratis Bangsa Indonesia menjadi tidak sehat. 

“Ini dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia. Belum apa-apa, sudah mencuri start duluan,” katanya.

Lukman Hakim selaku penyelenggara acara, mengaku tidak tahu-menahu bahwa ada aksi penolakan terhadap Anies hari itu.

“Nggak, saya nggak sempat lihat (aksi warga) tadi,” ucap Lukman yang juga ketua umum DPP Jaringan Relawan Nasional (Jarnas) Anies Baswedan itu

Lukman Hakim menjelaskan kedatangan Anies Baswedan ke Solo hari itu karena memenuhi undangannya untuk hadir dalam acara pernikahan putri pertamanya. Dia menyebutkan rangkaian acara pernikahan putrinya itu digelar di dua tempat masing-masing yaitu di Gedung Graha Saba Buana dan Resto Ayam-Ayam.

Diakuinya, mayoritas tamu yang hadir di lokasi kedua adalah teman-temannya dari kalangan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, tempat Lukman dan Anies dulu pernah menempuh pendidikan sarjana. Selain itu juga ada para aktivis sejumlah organisasi dan relawan pendukung Anies yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Lukman Hakim, acara itu hanya sebagai ajang silaturahmi dan sekaligus untuk reuni baginya dan para tamunya.

“Ya ini untuk syukuran pernikahan putri pertama saya, sekaligus juga karena ingin bersilaturahmi dengan teman-teman di antaranya dari alumni UGM, HMI, dan Jarnas (Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan) dari berbagai daerah,” katanya. 

Menanggapi adanya aksi penolakan itu, Lukman Hakim menilai hal itu sebagai satu hal yang biasa terjadi dalam demokrasi. Diakuinya, memang banyak penolakan serupa terhadap Anies yang terjadi di sejumlah daerah. 

“Di mana-mana ya memang terjadi seperti itu, tidak hanya di Solo. Tapi kalau menurut saya ya itu hal yang biasa terjadi dalam kompetisi kita di dalam politik praktis, di mana akan ada perbedaan pendapat dan sebagainya,” kata Lukman. 

Lukman menduga adanya penolakan itu karena ada berbagai faktor.

“Kalau dari pengalaman saya di beberapa tempat itu bisa by designed (dirancang), atau ada yang mungkin tidak senang, misal dengan perkumpulan-perkumpulan dan sebagainya. Ya prinsipnya kalau saya dan Pak Anies ya biasa saja di iklim demokrasi, orang boleh tidak sepakat, tidak suka,” ungkapnya.

Menyikapi adanya aksi itu, Lukman Hakim memilih untuk tak menggubrisnya. 

“Ya biarkan saja. Kita juga kan tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa melarang orang melakukan unjuk rasa, mengungkapkan perasaannya dan sebagainya,” tuturnya. 

Semenjak lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memang getol menggelar safari politik ke berbagai daerah. Anies pun sempat diadukan oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati. Politikus PDIP itu menilai safari politik Anies kurang etis dan terkesan mencuri start kampanye. Akan tetapi Bawaslu menilai langkah Anies itu tak melanggar aturan.